Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding, saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Markas Polda Jawa Timur. Foto: Saum/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding mengingatkan seluruh pihak, termasuk aparat penegak hukum (APH), untuk memberantas peredaran narkoba di Indonesia. Pasalnya, ia menerima banyak laporan bahwa kini terjadi maraknya APH yang terlibat ke dalam jaringan narkoba, baik sebagai pengguna maupun bandar.

Demikian hal tersebut dirinya sampaikan dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Markas Polda Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Jumat (22/11/2024). Perlu diketahui, kasus narkotika di Indonesia hingga periode Oktober 2024 mencapai 38.786 kasus.

Di mana, angka kasus narkoba di Provinsi Jawa Timur menempati urutan kedua secara nasional. Kota-kota besar di Jawa Timur seperti Surabaya, Madura, Mojokerto mendominasi peta rawan narkoba hingga saat ini.

Maka dari itu, ia menegaskan setiap oknum yang terlibat harus diberikan sanksi yang tegas tanpa bulu. "Bagaimana kita bisa memberantas narkoba jika ada anggota yang justru menjadi bagian dari sindikat? Tidak cukup hanya sanksi etik, mereka harus diproses secara pidana dan dipecat dengan tidak hormat," seru Sudding.

Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) itu menilai peredaran narkoba menjadi ancaman serius terhadap generasi muda sekaligus kedaulatan bangsa. Maka dari itu, ia meminta seluruh APH untuk kolaborasi lebih erat guna menghentikan peredaran narkoba.

“Ini menyangkut masa depan anak cucu kita. Aparat yang terlibat dalam jaringan narkoba harus diberi efek jera agar masalah ini tidak terus berulang,” tegasnya.

Mengakhiri pernyataannya, Sudding menekankan pentingnya revolusi mental seluruh aparat penegak hukum. Ia berharap nilai-nilai integritas, disiplin, dan pelayanan publik dapat benar-benar diinternalisasi.

Dengan berbagai masukan tersebut, Sudding berharap institusi penegak hukum dapat bekerja lebih efektif, menjaga profesionalisme, dan melindungi kepercayaan publik demi stabilitas dan masa depan bangsa.

“Jangan sampai pola lama terus dipertahankan. Institusi kita harus menjadi teladan, bukan beban masyarakat,” pungkasnya. (ums/rdn)